DPR Akan Terus Mengawasi Kasus Dugaan Pmerkosaan Anak di Luwu Timur Hingga Tuntas

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, terkait kasus dugaan perkosaan anak di Luwu Timur, pihaknya akan mengawasi proses hukumnya hingga tuntas.

Karena itu, dia berharap penyelidikan yang kini sedang diupayakan untuk dibuka kembali berjalan. Dirinya juga meminta agar memperyakan kasus di Luwu Timur ini kepada pihak Kepolisian.

"Saya bersama Komisi III akan membantu korban dan mengawasi proses hukum kasus ini hingga tuntas,"kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Dia mengecam terkait kabar rencana ayah yang diduga perkosa tiga anaknya ingin melapor ke polisi. Politikus NasDem itu menuturkan ini sebagai bentuk intimidasi kepada korban.

"Kalau memang merasa tidak bersalah ya hadapi saja proses hukumnya. Perlu diingat bahwa melapor balik tidak akan merubah fakta dan proses hukum yang sedang diselidiki kembali,"jelas Sahroni.

Tak Pernah Khianati Tugas

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan angkat bicara terkait kritik yang disematkan lembaganya terhadap polemik penanganan kasus dugaan perkosaan anak di Luwu Timur yang ramai menjadi perbicangan publik.

"Tentunya Polri tidak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya,"kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2021). Menurut Ahmad, Polri bekerja sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Di mana tugas pokoknya bukan hanya penegakan hukum, namun juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi dan mengayomi.

"Dari tugas pokok ini tentunya tidak hanya kita hanya melakukan penegakan hukum saja, tetapi juga mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dalam rangka penegakan hukum itu sendiri,"jelas dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya