hippiehailey

Jakarta - DPP Partai Demokrat angkat bicara mengenai isu oligarki yang ada di tubuh partainya. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, demokrasi di partainya berjalan dengan sangat baik. "Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum,"kata Herzaky Dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021). "Ada mekanisme pemilihan dan regenerasi kepemimpinan yang berjalan dengan tertib dan konsisten. Begitu pula dengan kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Ada aturan, mekanisme pemilihan, dan masa jabatan yang jelas,"sambungnya. Herzaky menyatakan, baik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) maupun ketum-ketum Partai Demokrat sebelumnya terpilih melalui proses yang sangat demokratis dan konstitusional. "Pertama dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan atur

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ridwan Kamil. Zulhas bahkan siap menerima Gubernur Jawa Barat itu menjadi kader partainya. Namun Zulkifli mengaku tak berniat berduet dengan Ridwan Kamil dalam Pilpres 2024. "Wah saya nggak nyalon, nggak ada duet-duet ya. Nama saya Zulkifli Hasan nggak ada O-nya ya tahulah kawan-kawan. Kita nggak ada O-nya, ya nggak bisa. Kalau Jawa-Jakarta ini baca tuh udah dua hari inikan, siapa yang masih ada O-nya,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (9/12/2021). Zulhas sendiri menyatakan siap menggaet Kang Emil jika mantan wali kota Bandung itu berniat merapat ke PAN. "Ya kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, waduh itu kehormatan besar sekali,"kata Zulkifli Hasan. Zulhas menilai bahwa Kang Emil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu menga

Jakarta - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memprofiling 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan mengikuti seretetan tes lanjutan. "Kami minta bantuan kepada BNPT terkait dengan komitmen kebangsaan dari setiap bakal calon pasangan calon ini,"kata Juri di Jakarta, Jumat (3/12/2021). Bukan hanya BNPT, Juri juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah lembaga negara lain. Tak terkecuali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK dianggap perlu guna menelusuri transaksi keuangan dari setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. "Kami juga minta bantuan dari Polri untuk memberikan data-data apakah ada yang bisa diberikan terkait dengan data-data misalnya ada catatan kejahatan, catatan penanganan-penanganan terhadap nama-nama yang lolos seleksi ini,"kata Juri. "Bahkan kami juga minta KPK, K