Ketum PAN Zulhas, Terkait Pilpres 2024 Mengaku Tidak Berniat Maju Sebagai Capres

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ridwan Kamil. Zulhas bahkan siap menerima Gubernur Jawa Barat itu menjadi kader partainya. Namun Zulkifli mengaku tak berniat berduet dengan Ridwan Kamil dalam Pilpres 2024.

"Wah saya nggak nyalon, nggak ada duet-duet ya. Nama saya Zulkifli Hasan nggak ada O-nya ya tahulah kawan-kawan. Kita nggak ada O-nya, ya nggak bisa. Kalau Jawa-Jakarta ini baca tuh udah dua hari inikan, siapa yang masih ada O-nya,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (9/12/2021).

Zulhas sendiri menyatakan siap menggaet Kang Emil jika mantan wali kota Bandung itu berniat merapat ke PAN.

"Ya kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, waduh itu kehormatan besar sekali,"kata Zulkifli Hasan.

Zulhas menilai bahwa Kang Emil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu mengatur Jawa Barat yang memiliki wilayah dan penduduk banyak.

"Kalau kita ke Jabar sekarang terus ada perubahan banyak sekali kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu saya kalau ke Jabar diskusi agar bisa berbagi dengan daerah-daerah lain,"ujarnya.

Mampu Tarik Wisatawan saat Pandemi

Dia mencontohkan kepiawaian Ridwan Kamil dalam menarik wisatawan ke Jawa Barat selama pandemi Covid-19. Provinsi itu dianggap menjadi salah satu daerah di Tanah Air yang mampu menarik wisatawan kendati pandemi menerjang.

"Nah Kang Emil misalnya menyatakan, sederhana untuk menarik wisatawan itu harus membuat orang bahagia, disiapkan dulu ada bus wisata, tempat orang makan yang nyaman jadi membuat orang datang itu bahagia jadi memang saya rutin kalau ke Jabar ketemu. Bahkan Kang Emil kalau ke Jakarta pun kita diskusi,"tutur Zulhas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya

Timsel Calon Anggota KPU Atau Bawaslu Akan Gandeng BNPT, BNN Dan PPATK

Jakarta - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memprofiling 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan mengikuti seretetan tes lanjutan. "Kami minta bantuan kepada BNPT terkait dengan komitmen kebangsaan dari setiap bakal calon pasangan calon ini,"kata Juri di Jakarta, Jumat (3/12/2021). Bukan hanya BNPT, Juri juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah lembaga negara lain. Tak terkecuali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK dianggap perlu guna menelusuri transaksi keuangan dari setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. "Kami juga minta bantuan dari Polri untuk memberikan data-data apakah ada yang bisa diberikan terkait dengan data-data misalnya ada catatan kejahatan, catatan penanganan-penanganan terhadap nama-nama yang lolos seleksi ini,"kata Juri. "Bahkan kami juga minta KPK, K
Baca selengkapnya

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya