Demokrat: Tidak Mengenal Sistem Oligarki Dan Tak Tertarik Ikut Campur Urusan Parpol Lain

Jakarta - DPP Partai Demokrat angkat bicara mengenai isu oligarki yang ada di tubuh partainya. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, demokrasi di partainya berjalan dengan sangat baik.

"Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum,"kata Herzaky Dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

"Ada mekanisme pemilihan dan regenerasi kepemimpinan yang berjalan dengan tertib dan konsisten. Begitu pula dengan kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Ada aturan, mekanisme pemilihan, dan masa jabatan yang jelas,"sambungnya.

Herzaky menyatakan, baik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) maupun ketum-ketum Partai Demokrat sebelumnya terpilih melalui proses yang sangat demokratis dan konstitusional.

"Pertama dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan aturan dan mekanisme yang ditetapkan di Kongres, yaitu AD/ART dan peraturan organisasi maupun ketentuan inner lainnya. Ketiga, ada ruang demokrasi yang sangat luas untuk seluruh kader, untuk ikut serta dalam kontestasi ketua umum selama memenuhi persyaratan,"jelas dia.

Ogah Campuri Urusan Internal Parpol Lain

Fokus Demokrat saat ini, kata Herzaky, adalah memikirkan cara membangun masyarakat, bangsa, dan Indonesia agar bisa menjadi negara maju, adil, dan makmur, siapapun pemimpinnya. Herzaky menegaskan, Demokrat tak tertarik mencampuri urusan interior parpol lain.

"Tak ada waktu dan tak perlu lah kami mengomentari urusan internal partai lain, apalagi membanding-bandingkan. Tiap organisasi tentu punya kultur dan cara sendiri. Kalau ada partai lain yang sedang melakukan refleksi atau introspeksi interior, tak perlu lah kami ikut mengomentarinya.

Bukan karakter kami membanding-bandingkan partai kami dengan partai lain, apalagi membahas urusan internal partai lain,"katanya menandaskan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya

Timsel Calon Anggota KPU Atau Bawaslu Akan Gandeng BNPT, BNN Dan PPATK

Jakarta - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memprofiling 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan mengikuti seretetan tes lanjutan. "Kami minta bantuan kepada BNPT terkait dengan komitmen kebangsaan dari setiap bakal calon pasangan calon ini,"kata Juri di Jakarta, Jumat (3/12/2021). Bukan hanya BNPT, Juri juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah lembaga negara lain. Tak terkecuali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK dianggap perlu guna menelusuri transaksi keuangan dari setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. "Kami juga minta bantuan dari Polri untuk memberikan data-data apakah ada yang bisa diberikan terkait dengan data-data misalnya ada catatan kejahatan, catatan penanganan-penanganan terhadap nama-nama yang lolos seleksi ini,"kata Juri. "Bahkan kami juga minta KPK, K
Baca selengkapnya

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya