Penyelundupan Narkoba di Lapas Kediri Berhasil di Temukan tersangkut Pagar, Isi didalamnya ada Pil Berlogo Palu dan Arit

Kediri - Percobaan penyelundupan pil dengan logo palu arit berhasil diamankan petugas Lapas II A Kediri. Pil yang identik dengan logo partai terlarang yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) itu ditemukan petugas tersangkut pagar kawat duri Lapas IIA Kediri.

Tak hanya pil, dalam bungkusan plastik tersebut ditemukan juga sejumlah barang lain seperti kristal putih yang diduga sabu seberat 4,6 gram, handphone, earphone, dan pipet kaca.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas IIA Kediri, Sastra Irawan, menerangkan penemuan ini mengejutkan petugas. Karena dalam empat bulan pertama tahun 2021 ini sudah 7 kali ada percobaan penyelundupan narkoba dan handphone ke dalam Lapas Kediri.

"Ini sudah yang ketujuh kali malahan, yang kami kaget ketokan (logo design) ini," ungkap Sastra (29/4).

Ia menerangkan pil dan benda-benda tersebut ditemukan hari ini pukul 11.35 WIB. "Kami langsung koordinasi dengan kepolisian terkait penemuan ini," imbuh Sastra.

Sastra menerangkan temuan pil dengan logo palu arit ini baru pertama kali ditemukan.

"Memang setiap pil ada ketokan-nya (logo) tapi yang ini baru pertama," kata pria asal Lampung ini.

Pil yang disinyalir sejenis pil koplo tersebut masih dalam penyelidikan petugas. Ia juga melaporkan kejadian ini kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya