DPR Mengusulkan Untuk Revisi Aturan Lapas Agar Mencegah Kembali Kasus Lapas Tangerang

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengakui, insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang wajib dievaluasi. Salah satunya, melalui revisi aturan dan beleid yang diberlakukan saat ini agar kejadian serupa tak berulang.

"Aturan perlu kita revisi, undang-undang mengatur itu kita harus jalankan supaya regulasi mencegah hal seperti ini kembali terjadi,"kata Dasco di Gedung Parelemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Dasco menilai jika aturan Lapas diberlakukan saat ini tidak dievaluasi, maka bukan tidak mungkin siapa pun pemimpinnya, baik dirjen dan menteri terkait dapat kembali mengulang kelamnya insiden yang menewaskan 48 jiwa tersebut.

"Kalau tidak begitu (direvisi) siapapun dirjen dan menterinya akan terjadi lagi kejadian seperti ini,"kritik Dasco.

Mengenai jumlah tersangka, Dasco menyatakan DPR mengikuti proses hukum berjalan. Dia tidak mau menuding dan berandai ada pihak lain yang patut bertanggungjawab atas insiden tersebut.

"Kita serahkan ke penegak hukum, kita tak mau berandai siapa lagi yang harus jadi tersangka, itu ranah mereka, tapi sekai lagi kami sampaikan bahwa (perlu) perbaikan kondisi lapas itu,"kata dia.

Masih Berkembang

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengumumkan, tiga orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka kebakaran Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang.

Tubagus menyebut, tak menutup kemungkinan, pihaknya bakal menetapkan tersangka lain di dalam kasus ini. "Masih berkembang. Ini baru Pasal 359 KUHP," jawab Tubagus di Polda Metro Jaya, Senin (20/9/2021).

Menurut Tubagus, penetapan ketiga tersangka berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin (20/9/2021) pagi.

Tubagus menyebut, unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP terpenuhi. Disimpulkan, tiga pegawai Lapas dianggap lalai sampai menyebabkan 49 narapidana meninggal dunia.

"Ditetapkan tiga orang tersangka untuk Pasal 359 KUHP. Siapa saja yang ditetapkan dalam gelar perkara tadi pagi? Itu ada sementara ini 3 orang yang semuanya adalah petugas dari Lapas," ujar dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya