Kinerja Jokowi-Ma'ruf Memasuki 2 Tahun, Berikut Ini Catatan Dari PKS Mengenai Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma' ruf Amin telah masuk 2 tahun pada Rabu 20 Oktober 2021. Selama dua tahun kepemimpinan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja Jokowi-Maruf.

"Ada beberapa catatan. Demokrasi itu esensi inspect and equilibriums, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqamah di kami oposisi,"kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021).

Mardani menyebut, penanganan pandemi oleh pemerintah cukup baik, namun hal itu harus dibalas dengan sektor ekonomi yang melambat.

"Tidak dipungkiri kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemi ini. Kekuatan fiskal kita mesti cepat recuperation agar kembali regular dengan defisit maksimal di 3 persen,"kata dia.

"Riset AidData (lembaga riset keuangan di Amerika Serikat) memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Cina sebesar 245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.

Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik,"tambah Mardani.

Mardani mengingatkan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung kini ditanggung APBN. "Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Ini bisa menjadi bom waktu dan membahayakan ekonomi kita ke depan,"jelas Mardani.

Kinerja Penegakan Hukum Melemah

Mengenai reformasi birokrasi, termasuk peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN, PKS meminta pemerintah sangat hati-hati.

"Terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak Jokowi malah menambah pos wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan strategy reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi,"kata Mardfani

Selain itu, PKS juga menyoroti kinerja penegakan hukum melemah. Kemudian isu pelemahan pemberantasan korupsi khususnya ditambah polemik TWK KPK.

"Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK. Partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan,"jelanya.

"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan layak, patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel). Juga kasus 'smackdown' mahasiswa di Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis kepolisian," tambah Mardani.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya