Terkait Kasus Orang Dalam Azis, Novel Menyindir KPK Itu Tugasnya Bukan Menunggu Tapi Mencari Bukti

Jakarta - Soal Orang Dalam Azis, Unique Sebut KPK Tugasnya Mencari Bukan Menunggu Diberi Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dilaporkan jika memang ada orang dalam tersangka Azis Syamsuddin di lembaga antirasuah. Menanggapi respons KPK, mantan pegawai Novel Baswedan, mengaku heran.

Dia tidak habis pikir sebuah lembaga seperti KPK yang justru minta dilaporkan. Sebab negara telah memberikan wewenang kepada KPK untuk mencari alat bukti, bukan menunggu diberi bukti oleh pihak lain.

"KPK & Dewas diberi wewenang utk mencari bukti, bukan menunggu diberi bukti & tdk peduli,"ujar Novel dalam media sosial Twitter @nazaqitsha dikutip Rabu (6/10).

Novel menyebut, selama bertugas di KPK, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju tak bekerja sendirian. KPK harus berani mengungkapnya. "Yg jelas Robin nggak kerja sendiri. Apa masih mau ditutupi?,"kata Novel.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas KPK) menyarankan Novel Baswedan melaporkan terkait pegawai yang diduga menjadi orang dalam Azis Syamsuddin di lembaga antirasuah.

"Dewas menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dari siapapun,"kata Albertina dalam keterangannya, Rabu (6/10).

Albertina mengklaim pihaknya tak pernah menerima laporan pelanggaran etik pegawai yang diduga menjadi orang dalam Azis Syamsuddin di KPK. Albertina menyatakan demikian lantaran Unique mengaku pernah melaporkan dugaan tersebut namun tak ditanggapi Dewas KPK.

"Setahu saya, Dewas tidak menerima laporan yang dimaksud,"ujar Albertina. Senada dengan Albertina, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta Novel Baswedan melaporkan hal tersebut. Ali meminta Novel menyematkan bukti saat menyampaikan laporan tersebut.

"Bagi pihak-pihak manapun yang mengetahui informasi dugaan pelanggaran etik insan KPK agar bisa melaporkan aduannya ke Dewas dengan dilengkapi bukti-bukti awal yang valid,"kata Ali.

Dugaan Robin tak sendirian dalam bermain mengurus perkara di KPK muncul dari berita acara pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjungbalai Yusmada. Jaksa penuntut umum pada KPK membacakan BAP tersebut di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin 4 Oktober 2021.

"BAP Nomor 19, paragraf 2, saudara menerangkan bahwa M. Syahrial mengatakan dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu dengan Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI karena dipertemukan di rumah Azis di Jakarta,"ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10).

"M. Syahrial juga mengatakan bahwa Azis punya 8 orang di KPK yang bisa digerakkan oleh Azis untuk kepentingan Azis, OTT atau amankan perkara. Salah satunya Robin," kata jaksa membacakan BAP Yusmada.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Baca selengkapnya