Postingan

Meski Pemilu Masih 2 Tahun Lagi, Partai Perindo Mulai Buka Pendaftaran Bakal Caleg

Jakarta -  Partai Perindo sudah memulai membuka rekrutmen calon anggota legislatif yang diberinama konvensi rakyat meski Pemilu digelar masih dua tahun lagi yaitu 2024. Sejak pendaftaran digital Konvensi Rakyat dibuka pada 25 November 2021, lebih dari 650 kandidat mendaftarkan diri melalui laman resmi www.konvensirakyat.com dan internet site www.partaiperindo.com. "Sejak diluncurkan pada 25 November 2021 lalu hingga hari ini 2 Februari 2022, kandidat Bacaleg Konvensi Rakyat Partai Perindo telah mencapai lebih dari 650 kandidat. Kandidat pendaftar meningkat sangat signifikan setelah Partai Perindo menggelar Rapat Kerja Nasional pada 29-30 Januari 2022 lalu," kata Sekretaris dan juga Ketua Harian Komite Eksekutif Konvensi Rakyat, Arief Budiman, di Jakarta, Kamis (3/2). Konvensi Rakyat merupakan program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di semua tingkatan pemilihan (DPRD Kabupaten/Kota
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Demokrat: Tidak Mengenal Sistem Oligarki Dan Tak Tertarik Ikut Campur Urusan Parpol Lain

Jakarta - DPP Partai Demokrat angkat bicara mengenai isu oligarki yang ada di tubuh partainya. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, demokrasi di partainya berjalan dengan sangat baik. "Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum,"kata Herzaky Dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021). "Ada mekanisme pemilihan dan regenerasi kepemimpinan yang berjalan dengan tertib dan konsisten. Begitu pula dengan kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Ada aturan, mekanisme pemilihan, dan masa jabatan yang jelas,"sambungnya. Herzaky menyatakan, baik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) maupun ketum-ketum Partai Demokrat sebelumnya terpilih melalui proses yang sangat demokratis dan konstitusional. "Pertama dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan atur
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketum PAN Zulhas, Terkait Pilpres 2024 Mengaku Tidak Berniat Maju Sebagai Capres

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ridwan Kamil. Zulhas bahkan siap menerima Gubernur Jawa Barat itu menjadi kader partainya. Namun Zulkifli mengaku tak berniat berduet dengan Ridwan Kamil dalam Pilpres 2024. "Wah saya nggak nyalon, nggak ada duet-duet ya. Nama saya Zulkifli Hasan nggak ada O-nya ya tahulah kawan-kawan. Kita nggak ada O-nya, ya nggak bisa. Kalau Jawa-Jakarta ini baca tuh udah dua hari inikan, siapa yang masih ada O-nya,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (9/12/2021). Zulhas sendiri menyatakan siap menggaet Kang Emil jika mantan wali kota Bandung itu berniat merapat ke PAN. "Ya kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, waduh itu kehormatan besar sekali,"kata Zulkifli Hasan. Zulhas menilai bahwa Kang Emil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu menga
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Timsel Calon Anggota KPU Atau Bawaslu Akan Gandeng BNPT, BNN Dan PPATK

Jakarta - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memprofiling 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan mengikuti seretetan tes lanjutan. "Kami minta bantuan kepada BNPT terkait dengan komitmen kebangsaan dari setiap bakal calon pasangan calon ini,"kata Juri di Jakarta, Jumat (3/12/2021). Bukan hanya BNPT, Juri juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah lembaga negara lain. Tak terkecuali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK dianggap perlu guna menelusuri transaksi keuangan dari setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. "Kami juga minta bantuan dari Polri untuk memberikan data-data apakah ada yang bisa diberikan terkait dengan data-data misalnya ada catatan kejahatan, catatan penanganan-penanganan terhadap nama-nama yang lolos seleksi ini,"kata Juri. "Bahkan kami juga minta KPK, K
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R
Posting Komentar
Baca selengkapnya