Postingan

Meski Pemilu Masih 2 Tahun Lagi, Partai Perindo Mulai Buka Pendaftaran Bakal Caleg

Jakarta -  Partai Perindo sudah memulai membuka rekrutmen calon anggota legislatif yang diberinama konvensi rakyat meski Pemilu digelar masih dua tahun lagi yaitu 2024. Sejak pendaftaran digital Konvensi Rakyat dibuka pada 25 November 2021, lebih dari 650 kandidat mendaftarkan diri melalui laman resmi www.konvensirakyat.com dan internet site www.partaiperindo.com. "Sejak diluncurkan pada 25 November 2021 lalu hingga hari ini 2 Februari 2022, kandidat Bacaleg Konvensi Rakyat Partai Perindo telah mencapai lebih dari 650 kandidat. Kandidat pendaftar meningkat sangat signifikan setelah Partai Perindo menggelar Rapat Kerja Nasional pada 29-30 Januari 2022 lalu," kata Sekretaris dan juga Ketua Harian Komite Eksekutif Konvensi Rakyat, Arief Budiman, di Jakarta, Kamis (3/2). Konvensi Rakyat merupakan program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di semua tingkatan pemilihan (DPRD Kabupaten/Kota...

Amien Rais Katakan Jika Dirinya Tidak Mau Maju Dalam Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Majelis Suro Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. "Oh enggak, enggak saya enggak mau,"kata Amien di Bengkulu, dilansir Antara, Kamis (13/1). Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengkritisi peraturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential limit (PT) 20 persen yang dinilainya membelenggu dan memunculkan oligarki. Untuk itu pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. "Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini,"ujarnya. Menurut Amien, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menghilangkan hak konstitusional. Seperti pengusulan calon presiden mendiskriminasi partai politik kecil yang tidak memiliki kedudukan sebesar 20 persen. Untuk itu, menurut dia, presidential limit nol persen dapat men...

Demokrat: Tidak Mengenal Sistem Oligarki Dan Tak Tertarik Ikut Campur Urusan Parpol Lain

Jakarta - DPP Partai Demokrat angkat bicara mengenai isu oligarki yang ada di tubuh partainya. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, demokrasi di partainya berjalan dengan sangat baik. "Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum,"kata Herzaky Dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021). "Ada mekanisme pemilihan dan regenerasi kepemimpinan yang berjalan dengan tertib dan konsisten. Begitu pula dengan kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Ada aturan, mekanisme pemilihan, dan masa jabatan yang jelas,"sambungnya. Herzaky menyatakan, baik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) maupun ketum-ketum Partai Demokrat sebelumnya terpilih melalui proses yang sangat demokratis dan konstitusional. "Pertama dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan atur...

Demokrat Sebut Jika SBY Usulkan Tidak Ada Batas Untuk Pencalonan Presiden Atau Threshold 0 Persen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak. "Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu,"ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat. "Tetapi dari sisi upgrade per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni m...

Ketum PAN Zulhas, Terkait Pilpres 2024 Mengaku Tidak Berniat Maju Sebagai Capres

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ridwan Kamil. Zulhas bahkan siap menerima Gubernur Jawa Barat itu menjadi kader partainya. Namun Zulkifli mengaku tak berniat berduet dengan Ridwan Kamil dalam Pilpres 2024. "Wah saya nggak nyalon, nggak ada duet-duet ya. Nama saya Zulkifli Hasan nggak ada O-nya ya tahulah kawan-kawan. Kita nggak ada O-nya, ya nggak bisa. Kalau Jawa-Jakarta ini baca tuh udah dua hari inikan, siapa yang masih ada O-nya,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (9/12/2021). Zulhas sendiri menyatakan siap menggaet Kang Emil jika mantan wali kota Bandung itu berniat merapat ke PAN. "Ya kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, waduh itu kehormatan besar sekali,"kata Zulkifli Hasan. Zulhas menilai bahwa Kang Emil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu menga...

Timsel Calon Anggota KPU Atau Bawaslu Akan Gandeng BNPT, BNN Dan PPATK

Jakarta - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memprofiling 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan mengikuti seretetan tes lanjutan. "Kami minta bantuan kepada BNPT terkait dengan komitmen kebangsaan dari setiap bakal calon pasangan calon ini,"kata Juri di Jakarta, Jumat (3/12/2021). Bukan hanya BNPT, Juri juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah lembaga negara lain. Tak terkecuali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK dianggap perlu guna menelusuri transaksi keuangan dari setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. "Kami juga minta bantuan dari Polri untuk memberikan data-data apakah ada yang bisa diberikan terkait dengan data-data misalnya ada catatan kejahatan, catatan penanganan-penanganan terhadap nama-nama yang lolos seleksi ini,"kata Juri. "Bahkan kami juga minta KPK, K...

Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) di Sumut Deklarasikan Dukung Anies Jadi Capres 2024

Jakarta - Puluhan relawan perempuan yang menamakan diri Aliansi Wanita Pendukung Anies (AWPA) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. "Kami mendukung sepenuh hati Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024,"ujar Ketua Umum AWPA Sumut, Beby Kartika Subandi saat acara deklarasi di Medan, Sabtu (28/11) seperti dilansir Antara. Pernyataan merupakan salah satu dari tiga poin deklarasi dukungan bagi Anies menjadi capres oleh relawan AWPA Sumut di Anjungan Melayu, Jalan Setia Budi, Medan. Beby mengungkapkan, pelaksanaan deklarasi ini merupakan penegasan AWPA Sumut memiliki tekad yang kuat memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. "Kami yakin Bapak Anies seorang amanah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera menuju negara 'Gemah Ripah Loh Jinawi, Baldatun Thoybatun Wa R...

Waketum DPR Fraksi PKS Mulyanto Minta Menteri BUMN Focus di Tugas yang Lebih Penting Ketimbang Urusi Toilet SPBU

Jakarta -  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Tohir fokus untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan yang lebih penting dan strategis daripada mengurus toilet SPBU Pertamina Menurut Mulyanto, saat ini banyak hal yang lebih strategis yang perlu mendapat perhatian serius Menteri BUMN seperti nasib Garuda, utang PLN dan progres pembangunan kilang Tuban, Pertamina. "Daripada mengurus bathroom SPBU lebih baik Menteri Erick mendorong Pertamina, agar segera menyelesaikan Kilang Tuban, sehingga kita dapat mengurangi impor BBM dan menekan defisit transaksi berjalan sektor migas," kata Mulyanto pada wartawan, Rabu (24/11). Mulyanto minta Erick fokus menyelesaikan permasalahan BUMN dan bukannya tebar pesona. Selain itu, lanjutnya, Erick seharusnya dapat menunjukkan kepada masyarakat kemampuan terbaiknya dalam mengelola BUMN. Bukan dengan aksi seperti meminta bathroom SPBU Pertamina digratiskan. "Kalau Erick ngurus commode SPBU, sama saja men-downgrade k...

Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Periode 2022-2027 Umumkan 629 Orang Lolos Tahap Administrasi

Jakarta - Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mengumumkan sebanyak 629 pendaftar lolos tahap administrasi. Adapun rinciannya, sebanyak 352 calon anggota KPU RI yang mendaftar lolos seleksi administrasi. Sementara calon anggota Bawaslu RI yang lolos seleksi administrasi sebanyak 277 orang. Jumlah pendaftar yang tidak lolos seleksi administrasi sebanyak 239 orang. "Pendaftar yang tidak memenuhi syarat adminsitrasi sebagai calon Anggota KPU sebanyak 140 orang dan Bawaslu 99 orang,"ujar Ketua Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/11/2021). Dia menuturkan, total seluruh pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu sebanayak 868 orang. "Pendaftar KPU berjumlah 492 orang. Kalau kita rinci, laki-lakinya 359 orang dan perempuannya 133 orang. Sedangkan pendaftar anggota Bawaslu sebanyak 376 orang. Rinciannya laki-laki 282 orang dan perempuan 94 orang,"kata Juri. Sejumlah Faktor Juri...

Pengamat Politik Mengatakan Sandiaga Diprediksi Tak Akan Maju Pilpres Dari Gerindra Karena Hanya Ada 1 Calon Presiden

Jakarta -  Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, bahwa capres 2024 dari partai Gerindra sudah jelas yaitu Prabowo Subianto. Menurutnya, semua kader sudah satu pintu akan mendukung mantan komandan jenderal kopassus itu jadi presiden. "Kalau kita lihat dinamika di inner Gerindra . Gerindra sudah pasti akan satu pintu dan satu kunci yaitu dukung Prabowo. Hanya akan ada calon tunggal yaitu Prabowo," katanya lewat pesan tertulis, Kamis (11/11). Ujang menyebut, nama Sandiaga Uno tak akan sama sekali masuk nominasi di Gerindra. Sebab, pemilik saham Gerindra adalah Prabowo. "Jadi pasti akan ke Prabowo. Jika Sandi ingun nyapres harus cari partai lain dan tak aneh jika relawan yang dukungnya dari eksternal partai," ujar Ujang. Ujang menyebut, di Gerindra terlihat tak akan ada riak-riak perpecahan soal dukungan pencapresan. Jika ada kader yang membelot, kemungkinan akan ditumpas. "Di eksternal partai dukungan ke Sandi mungkin akan banyak. Namun di Gerindra hanya ada s...

DPR Mengingatkan KPI Terkait Kasus Pelecehan Seksual Pegawainya MS Yang di Non-Aktifkan

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menonaktifkan MS, pegawainya yang diduga menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual oleh rekan kerjanya. MS resmi dibebastugaskan per 6 September 2021. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan, korban seharusnya mendapat dukungan, bukan KPI membuat korban merasa tertekan. "Karenanya kalau KPI memang tidak mau ikut andil dalam pemulihan korban, sebaiknya jangan justru membuat korban merasa tertekan atau makin trauma,"kata dia dalam keterangannya, Jumat (5/10/2021). Perlu diingat, lanjut Sahroni, bahwa pelecehan seksual atau perundungan ini akibatnya sangat luar biasa dan traumatis bagi korban. "Karenanya kita, terutama institusi tempat korban bekerja harusnya memberi dukungan yang dibutuhkan untuk membantu memulihkan kondisi psychological pegawainya, bagaimana mereka bisa andil memberikan bimbingan, bukan malah sebaliknya membuat korban makin mera...

Sekjen Hanura Gede Pasek Resmi Mengundurkan Diri Dari Partai Hanura

Jakarta - Gede Pasek Suardika mundur dari kursi Sekretaris Jenderal Partai Hanura . Surat pengunduran diri sebagai sekjen sudah disampaikan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. "Saya ingin menyampaikan pengunduran diri secara terbuka sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura dan surat resmi permohonan pengunduran diri sudah saya sampaikan kepada Ketua Umum. Surat resmi ini merupakan kelanjutan penyampaian secara lisan saya kepada Ketua Umum di waktu sebelumnya," ujar Gede Pasek dalam keterangannya, Jumat (29/10). Surat pengunduran diri itu disampaikan secara resmi pada Kamis (28/10). Gede Pasek tidak menjelaskan alasan pengunduran diri sebagai Sekjen dan dari Partai Hanura. "Pengunduran diri semoga perpisahan secara organisasi bukan berarti memisahkan silaturahmi dalam kemanusiaan. Saya berdoa semoga Partai Hanura semakin berkembang dan maju ditangani oleh kader-kader lain yang saya lihat sangat banyak berpotensi dan berkualitas," ujarny...

Kinerja Jokowi-Ma'ruf Memasuki 2 Tahun, Berikut Ini Catatan Dari PKS Mengenai Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma' ruf Amin telah masuk 2 tahun pada Rabu 20 Oktober 2021. Selama dua tahun kepemimpinan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja Jokowi-Maruf. "Ada beberapa catatan. Demokrasi itu esensi inspect and equilibriums, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqamah di kami oposisi,"kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021). Mardani menyebut, penanganan pandemi oleh pemerintah cukup baik, namun hal itu harus dibalas dengan sektor ekonomi yang melambat. "Tidak dipungkiri kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemi ini. Kekuatan fiskal kita mesti cepat recuperation agar kembali regular dengan defisit m...

DPR Akan Terus Mengawasi Kasus Dugaan Pmerkosaan Anak di Luwu Timur Hingga Tuntas

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, terkait kasus dugaan perkosaan anak di Luwu Timur, pihaknya akan mengawasi proses hukumnya hingga tuntas. Karena itu, dia berharap penyelidikan yang kini sedang diupayakan untuk dibuka kembali berjalan. Dirinya juga meminta agar memperyakan kasus di Luwu Timur ini kepada pihak Kepolisian. "Saya bersama Komisi III akan membantu korban dan mengawasi proses hukum kasus ini hingga tuntas,"kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021). Dia mengecam terkait kabar rencana ayah yang diduga perkosa tiga anaknya ingin melapor ke polisi. Politikus NasDem itu menuturkan ini sebagai bentuk intimidasi kepada korban. "Kalau memang merasa tidak bersalah ya hadapi saja proses hukumnya. Perlu diingat bahwa melapor balik tidak akan merubah fakta dan proses hukum yang sedang diselidiki kembali,"jelas Sahroni. Tak Pernah Khianati Tugas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan angkat...

Terkait Kasus Orang Dalam Azis, Novel Menyindir KPK Itu Tugasnya Bukan Menunggu Tapi Mencari Bukti

Jakarta - Soal Orang Dalam Azis, Unique Sebut KPK Tugasnya Mencari Bukan Menunggu Diberi Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dilaporkan jika memang ada orang dalam tersangka Azis Syamsuddin di lembaga antirasuah. Menanggapi respons KPK, mantan pegawai Novel Baswedan, mengaku heran. Dia tidak habis pikir sebuah lembaga seperti KPK yang justru minta dilaporkan. Sebab negara telah memberikan wewenang kepada KPK untuk mencari alat bukti, bukan menunggu diberi bukti oleh pihak lain. "KPK & Dewas diberi wewenang utk mencari bukti, bukan menunggu diberi bukti & tdk peduli,"ujar Novel dalam media sosial Twitter @nazaqitsha dikutip Rabu (6/10). Novel menyebut, selama bertugas di KPK, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju tak bekerja sendirian. KPK harus berani mengungkapnya. "Yg jelas Robin nggak kerja sendiri. Apa masih mau ditutupi?,"kata Novel. Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas KPK) menyarankan Novel Baswedan melaporka...

Megawati Berpesan Saaat Meresmisikan Patung Bung Karno di Semarang

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Bung Karno di polder Stasiun Tawang, Location Kota Lama, Semarang, Rabu (29/9/2021) secara daring. Di tengah rasa harunya, dia mengingatkan pesan ayahandanya yang pernah menyatakan pahlawan sesungguhnya tidak menginginkan pujian atas jasanya. Megawati berharap agar patung Bung Karno adalah sebagai warisan, tak sekedar patung, namun pengetahuan akan jasa sang pahlawan harus diketahui dan terus dihidupi. "Kita tahu bunga mawar menyebarkan baunya tanpa menyebut-nyebut namanya, tapi harum semerbak. Oleh sebab itu bangsa yang tahu menghargai pahlawannya itulah yang bisa menjadi bangsa yang besar. Karena itu jangan lupa sejarah dan hargailah pahlawan kita,"kata dia. Megawati juga mengingatkan, keberadaan patung Bung Karno dan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang banyak tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sebagai pengingat dan sekaligus bukti kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian penjajah. Namu...

DPR Mengusulkan Untuk Revisi Aturan Lapas Agar Mencegah Kembali Kasus Lapas Tangerang

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengakui, insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang wajib dievaluasi. Salah satunya, melalui revisi aturan dan beleid yang diberlakukan saat ini agar kejadian serupa tak berulang. "Aturan perlu kita revisi, undang-undang mengatur itu kita harus jalankan supaya regulasi mencegah hal seperti ini kembali terjadi,"kata Dasco di Gedung Parelemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dasco menilai jika aturan Lapas diberlakukan saat ini tidak dievaluasi, maka bukan tidak mungkin siapa pun pemimpinnya, baik dirjen dan menteri terkait dapat kembali mengulang kelamnya insiden yang menewaskan 48 jiwa tersebut. "Kalau tidak begitu (direvisi) siapapun dirjen dan menterinya akan terjadi lagi kejadian seperti ini,"kritik Dasco. Mengenai jumlah tersangka, Dasco menyatakan DPR mengikuti proses hukum berjalan. Dia tidak mau menuding dan berandai ada pihak lain yang patut bertanggungjawab atas insiden tersebut. "Kita sera...

Sosok Sandiaga Uno, Capres Favorit Pilihan Emak-emak

Jakarta - Salam Institut menggelar webinar politik dan kebangsaan dengan tema 'Menakar Elektabilitas Figur Capres 2024 Pilihan Emak-emak'. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno disebut-sebut dalam diskusi yang diadakan secara daring tersebut. Sejumlah pembicara turut hadir dalam webinar tersebut. Di antaranya dari perwakilan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, Direktur Perludem, Titi Anggraini, dan Ketua PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh. Dalam paparannya, perwakilan Kedai Kopi, Hendri Satrio menyebut ada tiga kriteria calon presiden pilihan perempuan terutama kalangan emak-emak. Ketiga kriteria itu adalah merakyat, tegas, dan jujur. "Emak-emak tuh yang penting merakyat, cerdas, jujur, berdasarkan hasil survei,"kata Henri Satrio, Rabu (15/9/2021). Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan, perempuan seharusnya menjadi sasaran pergerakan pasangan calon (paslon)....

Relawan Projo Tak Mau Ikut Campur Terkait Hal Perombakan Kabinet Atau Reshuffle

Jakarta - Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko tak mau mengurusi soal perombakan kabinet atau reshuffle. Dia menegaskan, urusan reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Handoko menanggapi informasi dari Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. "Reshuffle itu yang jelas kan hak prerogatif Presiden ya, kedua Presiden pasti juga punya hitungan yang matang soal reshuffle besar-besaran atau reshuffle minor gitu ya," katanya saat dihubungi, Selasa (7/9). Sebelumnya, Joman meyakini Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini. Dua di antara menteri yang bakal diganti yakni Menseneg Pratikno dan Menteri Perdagangan M Lutfhi. Menurut Handoko, hanya kepala negara yang mengetahui pertimbangan dan kapan waktu tepat untuk merombak kabinetnya. Projo tak mau ikut campur apakah Jokowi merombak kabinetnya secara besar-besaran atau kecil. "Ya itu p...

Terkait Pembubaran BNSP, Nadiem Makarim Disebut Membuat kegaduhan Lantaran Terburu-buru

Jakarta - Politikus Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim membuat gaduh lantaran membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). "Terlepas dari polemik apakah kebijakan ini melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional atau tidak, pertanyaannya adalah apakah saat ini waktu yang tepat untuk pembubaran BNSP? Mengingat revisi UU Sistem Pendidikan Nasional telah diajukan dan tengah berproses. Kenapa tidak menunggu hasil revisi UU agar tak terjadi kegaduhan yang tak perlu,"kata dia, Rabu (1/9/2021). Menurut Kamhar, kebijakan pembubaran BNSP terkesan diambil secara terburu-buru tanpa melibatkan stakeholder pendidikan. Sebabnya, menuai resistensi dan polemik. Dia menyebut, BNSP adalah lembaga independen yang menjadi counterpart Kemendikbud dalam hal kurikulum yang kemudian diganti dengan lembaga baru yang strukturnya berada di bawah Kemendikbud. "Kebijakan ini justru membuat publik membacanya bahwa Nadiem memiliki kendala koordinas...